Penandatangan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kontrak Kerja Pegawai Tdak Tetap

Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II  memasuki tahun 2020 bersama-sama membaca Ikrar dan menandatangani dokumen  Pakta Integritas,Perjanjian Kinerja,  Perjanjian Kontrak Kerja di Ruang Sidang ,

pada  Selasa 7 Januari 2020 Pembacaan dan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kontrak Kerja bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN) dan Pakta Integritas dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II HERBERT HAREFA, S.H.,M.H.

Pembacaan Ikrar bersama dalam rangka melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No.1/MAKLUMAT/KMA/IX/2017,Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya yang diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Seluruh Staf dan Honorer pada Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II Maklumat Ketua MA No. 1 Tahun 2017 ini sebagai upaya menyikapi berbagai kejadian perilaku tercela aparatur pengadilan yang mencoreng MA dan badan peradilan di bawahnya. Maklumat ini untuk memastikan tidak ada lagi hakim dan aparatur pengadilan yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan, dan martabat MA dan badan peradilan di bawahnya.

Pakta integritas ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penandatanganan Pakta Integritas, seluruh aparatur pengadilan mulai dari ketua pengadilan sampai dengan staf terbawah wajib menandatangani dokumen pakta integritas,”

Tujuan dari pembacaan ikrar dan penandatanganan dokumen ini bagi aparatur Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Dokumen pakta integritas tersebut berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,”.

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II HERBERT HAREFA, S.H.,M.H. dalam kesempatan tersebut  menginstruksikan kepada Hakim-Hakim, Panitera dan Sekretaris untuk sering melakukan pembinaan kepada Pegawai yang berada di bawahnya. Dan di akhir acara Ketua Pengadilan Negeri  Bajawa Kelas II berpesan agar seluruh Hakim,  Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Seluruh Staf  agar selalu menjaga citra dan kredibilitas Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II. Melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).