HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DAN SAAT PENEMPATAN DI DAERAH TERPENCIL

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum tidak dapat terlepas dari peranan institusi penegak hukum. Di Indonesia, institusi penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim. Namun dari institusi penegak hukum tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar, siapa yang salah. Bahkan hakim dapat dipandang sebagai personifikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.

 

Hakim merupakan unsur utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan pasal tersebut terdapat dua unsur penting yaitu: Hakim sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman dan Hakim sebagai pejabat Negara.

Karena itu hakim sebagai fitur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disamping itu hakim dituntut mempunyai intelektualitas, penguasaan peraturan perundang-undangan dan memahami lingkungan sosial serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem penegakkan hukum, Hakim merupakan salah satu pilar strategis yang mempunyai tugas pokok: menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai moral justice (keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat).

Setiap Hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntutan agama masing-masing.

Memahami lebih dalam mengenai tugas dan fungsi hakim maka harus dipahami dasar kedudukan kekuasaan kehakiman dalam kontruksi berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum. lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tugas Hakim secara khusus disebutkan bahwa ada 2 (dua) tugas Hakim yaitu pertama membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya dan kedua melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, seperti dalam penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. Terkait dengan tugas khusus di Pengadilan Negeri, Hakim juga bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada MA. Jadi tugas hakim baik tugas pokok dan tambahan, diantaranya: (a) Menerima, memeriksa, memutus/mengadili perkara; (b) Minutasi perkara; (c) Tugas tambahan sebagai Hakim pengawas bidang, Kimwasmat (pengawasan dan pengamatan), dan humas; dan (d) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang (termasuk penyusunan court calendar) beserta pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

Setidaknya ada tiga fungsi hakim dalam memutus suatu perkara menurut hukum, yakni: 1) menerapkan hukum (rechtstoepassing), 2) menemukan hukum (rechtvinding), dan 3) menciptakan hukum (rechtsschepping-judge made law). Menurut Artidjo Alkostar, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, maka hakim wajib menegakkan keadilan, sebab hakim memiliki tanggung jawab menyuarakan akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehingga hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.

Menjadi Hakim dengan kewenangannya sebagai salah satu kekuasaan Negara yaitu yudikatif (mengadili) tidak selamanya hanya menyoal tugas dan fungsi, kedudukan sebagai pejabat Negara, atau fasilitas Negara serta gaji dan tunjangan kinerja. Di balik semua itu, hakim memiliki tantangan berat menyoal fisik dan mental agar mampu bertahan hidup serta menegakkan kebenaran dan keadilan di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks memperoleh tugas penempatan di daerah terpencil, maka hakim memiliki banyak tantangan baik dari internal seperti berpisah dengan orangtua, anak dan/atau suami/istri, juga eksternal seperti alam yang berbeda baik secara geografis dan iklim, juga budaya dan adat masyarakat setempat. Aksesibilitas kebutuhan hidup selayaknya tinggal di kota besar juga tidak mungkin ditemukan dalam penugasan dan penempatan di daerah terpencil sehingga hakim-hakim yang mampu survive dari daerah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang didominasi oleh daerah yang terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, maka hakim tsb dipastikan memiliki fisik dan mental yang tangguh dan mumpuni.

Hakim di daerah terpencil seringkali hidup di antara keterbatasan. Maka tak aneh jika hakim memiliki pekerjaan “sampingan” mulai dari sekedar untuk mengisi waktu luang hingga urusan kesejahteraan. Mulai dari beternak, berkebun hingga ada yang nyambi mengajar sebagai dosen. Hakim di daerah terpencil juga kerapkali rentan sebagai sasaran tembak masyarakat setempat yang notabene rendah kesadaran hukumnya. Hakim dalam persidangan dihadapkan dengan ancaman benda tajam seperti di daerah konflik, Aceh ketika eksistensi GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Hakim saat itu ada diancam dengan rencong dan senapan. Demikian pula di daerah lain, ada dengan parang, panah, dan lain-lain. Ancaman lainnya dapat berupa ancaman psikis seperti penyerangan terhadap orangtua atau keluarga hingga terror terhadap pribadi hakim bisa menjadi keseharian ketika sedang menangani perkara yang menjadi atensi atau melibatkan konflik antar masyarakat di daerah terpencil.

Tantangan kehidupan kerap tidak bersahabat. Banyak Hakim di daerah terpencil terhimpit kesejahteraan. Ketika tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan wakil Tuhan dianggap sangat memadai namun faktualnya moda transportasi, akses transportasi serta pembiayaannya sering tidak mencukupi. Misalkan ketika ingin pulang hari raya keagamaan, berkumpul orangtua dan keluarga hingga dalam kondisi sakit dan harus bolak-balik perawatan serta pengobatan. Hakim sebagai pejabat Negara dan saat penempatan di daerah terpencil dituntut untuk pintar-pintar mengatur keuangan agar selain mampu bertahan hidup juga mampu memenuhi kebutuhan lainnya hingga hal-hal yang tidak terduga. Hakim juga harus mampu merawat kejujuran dalam keterbatasan finansialnya karena Integritas harga mati sudah menjadi tuntutan zaman now. Karena jika hakim tidak mau mengikuti perubahan zaman maka hanya tinggal menunggu waktu hakim tersebut digilas oleh perubahan zaman itu sendiri. Walaupun hakim sebagai pejabat Negara kerapkali disebut wakil Tuhan, senyatanya saat ini kesejahteraannya masih dibawah pejabat Negara lainnya, seperti wakil rakyat. Jadi prinsipnya adalah menjadi seorang Hakim harusnya lentur. Lentur dalam keadaan apapun. Lentur dalam keluarga, dalam kedinasan, dalam menyikapi alam, dan dalam menghadapi dinamika masyarakat. Hakim yang mampu bertahan hidup dan sukses di daerah terpencil adalah hakim yang mampu lentur dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Penulis :

I Kadek Apdila Wirawan

Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mohamad Sobary, 2012, Hakim Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia

Anonim, 2012, Bahan Ajar Diklat I – Orentasi PPC Terpadu, Megamendung :Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

JURNAL ATAU MAKALAH

Amran Suadi, 2018, Implementasi Teori Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim   Indonesia, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman