PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN KENDALA DI LAPANGAN

 

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian merupakan tahapan atau proses yang penting dalam persidangan. Para pihak yang berperkara diberikan hak yang sama untuk membuktikan segala sesuatu yang telah didalilkan di depan persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Pembahasan mengenai pembuktian berkaitan erat dengan alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, yaitu alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

1. Bukti Surat/Tulisan
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg;

2. Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg

Penulis dalam artikel ini akan membahas mengenai “pemeriksaan setempat” yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Pemeriksaan setempat atau (descente) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa.

Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemeriksaan setempat adalah:

1. Pasal 153 HIR

(1)    Jika dipandang perlu atau berfaedah, Ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan Panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di  tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim;

(2)    Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh Komisaris dan Panitera pengadilan itu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijk plaatsopneming) yang berarti:

1. Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek barang perkara;
2. Persidangan di tempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak;

Persidangan ditempat itu bisa dilakukan oleh salah seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang Panitera.

2. Pasal 180 Rbg

Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan Pengadilan itu, maka Ketua dapat meminta kepada Pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

3. Pasal 211 Rv

Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

SEMA tersebut menjelaskan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan.

Tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, atau Pasal 211 Rv, bahwa pemeriksaan setempat dapat dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut:

1. Hakim Karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya, secara ex officio dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenan dengan objek gugatan. Mengenai sejauh mana kewenangan Hakim menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada Hakim tingkat pertama (PN), dapat juga oleh Hakim tingkat banding dan kasasi.

2. Permintaan Para Pihak

Permintaan salah satu pihak, maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak tentang ini ditegaskan dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat didasarkan pada perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Perintah itu menurut Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg secara samar dituangkan dalam bentuk putusan sela (interlocutoir vonnis) atau tussen vonnis secara tegas. Sidang pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara yang disebut dengan berita acara pemeriksaan, sebagaimana halnya dengan persidangan biasa. Panitera bertugas untuk membuat berita acara pemeriksaan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2), dan Pasal 186 HIR. Hakim bertugas untuk membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Untuk membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saaat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan seringkali menghadapi kendala-kendala tertentu dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat proses pemeriksaan setempat tersebut. Kendala-kendala itu dapat berupa jarak tempuh, medan obyek sengketa, biaya operasional dan pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan setempat. Jarak tempuh menuju obyek sengketa menjadi salah satu kendala yang bisa menghambat proses pemeriksaan setempat. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak tempuh dari pengadilan negeri setempat menuju lokasi obyek sengketa. Jarak yang jauh tersebut dapat mengakibatkan proses pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Lokasi dari obyek sengketa yang jauh tersebut berdampak tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam waktu 1 (satu) hari kerja, bahkan membutuhkan waktu lebih dari sehari. Jarak yang jauh tersebut umumnya berkaitan pula dengan medan tempuh menuju lokasi dari obyek pemeriksaan setempat. Medan tempuh yang sulit yang disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak maupun faktor alam, berakibat pula terhadap proses pemeriksaan setempat tersebut. Berkaitan dengan medan yang sulit dialami pula oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bajawa.

Wilayah kerja Pengadilan Negeri Bajawa meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Keadaan geografis dan kondisi alam yang cukup sulit berimplikasi pula pada proses pemeriksaan setempat. Kondisi dari lokasi obyek sengketa yang berada di wilayah yang sulit yaitu berada dalam wilayah perbukitan maupun pegunungan bahkan berbatasan dengan jurang yang curam menjadi salah satu kendala dalam proses pemeriksaan setempat. Berkaitan dengan medan tempuh ke lokasi obyek sengketa yang sulit, dialami pula oleh penulis ketika terlibat dalam proses pemeriksaan setempat di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bjw. Kendala jarak tempuh dan medan obyek pemeriksaan setempat yang terdiri dari jalan yang rusak dan bebatuan berimplikasi terhadap waktu tempuh menuju obyek pemeriksaan setempat.

Pemahaman masyarakat yang kurang tentang tujuan dan arti penting dari pemeriksaan setempat juga menjadi salah satu kendala lainnya. Pemahaman masyarakat yang kurang tersebut terjadi pula pada para pihak. Hal itu dapat dilihat dari seringnya para pihak saling mengklaim obyek sengketa pada saat proses pemeriksaan setempat sehingga terjadi jawab menjawab diantara kedua belah pihak. Selain itu masyarakat lainnya karena kurangnya pemahaman melakukan pula jawab menjawab baik diantara mereka maupun dengan para pihak bahkan dengan Majelis Hakim. Hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan tujuan dari pemeriksaan setempat. Tujuan dari pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas objek sengketa. Proses saling klaim tersebut hendaknya dilakukan dalam persidangan di Pengadilan.

Pemeriksaan setempat memiliki peranan penting bagi para pihak maupun Majelis Hakim pada proses pembuktian di persidangan. Meskipun pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1886 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg, tetapi pemeriksaan setempat bisa memberikan penjelasan dan membuat terang mengenai obyek sengketa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu obyek sengketa yang tidak dapat dieksekusi (non executable). Letak geografis setiap wilayah yang berbeda-beda di Indonesia berimplikasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat yang efisien dan efektif. Hal tersebut perlu untuk diatur dalam PERMA yang lebih detail mengatur mengenai pemeriksaan setempat yang melingkupi kondisi geografis, jarak tempuh dan jumlah obyek sengketa dalam satu wilayah sehingga dapat ditetapkan biaya operasional yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan setempat, yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah yang ada di Indonesia.

 

 

 Penulis :

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Yoseph Soa Seda, S.H

Calon Hakim pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bajawa

 

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sudikono Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.