WHISTLE BLOWING SYSTEM

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

1. Apa dasar hukum dari Whistle Blowing System?
2. Dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

——————————————————————————————————————————————————————

1. Apa itu whistleblowing system?
2. Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung.

——————————————————————————————————————————————————————

1. Apa itu Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI)?
2. SIWAS adalah aplikasi pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

—————————————————————————————————————————————————————–

1. Apa yang dimaksud dengan pengaduan?
2. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

—————————————————————————————————————————————

1. Apa tujuan dari penanganan pengaduan?
2. Tujuannya adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

—————————————————————————————————————————————————————–

1. Bagaimana Cara menyampaikan pengaduan?
2. Pengaduan dapat disampaikan melalui:

           a) aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

           b) layanan pesan singkat/SMS;

           c) surat elektronik (e-mail);

           d) faksimile;

           e) telepon;

           f) meja Pengaduan;

           g) surat; dan/atau

           h) kotak pengaduan.

 

—————————————————————————————————————–

 

1. Siapa saja yang dapat menjadi Pelapor?
2. Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

 

—————————————————————————————————————–

 

1. Siapa saja yang dapat menjadi Terlapor?
2. Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.