SK TAKSIRAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024 SK BIAYA PROSES TAHUN 2024
Monev SPAK SKM
TAHUN Triwulan 2024 I II III IV
ERATERANG -Elektronik Surat Keterangan
APA ITU APLIKASI ERATERANG Aplikasi ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HMN02.3/2/2019 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Bajawa … Read More
Prosedur Bantuan Hukum
Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan. Disampaikan secara tertulis Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara … Read More
Laporan Keuangan Perdata
LAPORAN KEUANGAN PERDATA TAHUN 2026 JANUARI Unduh Lampiran FEBRUARI Unduh Lampiran MARET Unduh Lampiran APRIL Unduh Lampiran MEI Unduh Lampiran JUNI Unduh Lampiran JULI Unduh Lampiran AGUSTUS Unduh Lampiran SEPTEMBER Unduh Lampiran OKTOBER Unduh Lampiran NOVEMBER Unduh Lampiran DESEMBER Unduh Lampiran LAPORAN KEUANGAN PERDATA TAHUN 2025 JANUARI Unduh Lampiran FEBRUARI Unduh Lampiran MARET Unduh Lampiran … Read More
Delegasi
KOORDINATOR DELEGASI PENGADILAN NEGERI BAJAWA KELAS II Nama : FREDRIK S.S. FRANCIS.,A.Md. Jabatan : JURUSITA Nip : 19860204 200912 1 004 Memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014, disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang akan meminta bantuan delegasi pemanggilan/pemberitahuan bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian delegasi, disilakan untuk mengirimkan surat permintaan delegasi … Read More
Biaya Perkara
SK BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2026
Prinsip Mengadili Perkara
Prinsip-prinsip dalam Mengadili Perkara. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Segala … Read More
Hak Pencari Keadilan
HAK MASYARAKAT PENCARI KEADILAN : Berhak memperoleh Bantuan Hukum Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum Berhak segera diadili oleh Pengadilan Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim. … Read More